Monday, July 15, 2024
HomeAlat beratAlat Berat Bongkar Lapak PKL, PKL Lakukan Perlawanan

Alat Berat Bongkar Lapak PKL, PKL Lakukan Perlawanan

Pada Selasa (21/5/2024) pagi, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan penggusuran lapak pedagang kaki lima di Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dua unit alat berat dilibatkan dalam proses pembongkaran lapak ini.

Pembongkaran lapak PKL ini mendapatkan penolakan dan perlawanan dari para pedagang yang sebelumnya berdagang di Pasar Mardika. Pasalnya pembongkaran ini tidak sesuai dengan perjanjian dan informasi yang disampaikan oleh Disperindag sebelumnya.

Baca Juga: Pembongkaran Kios Dalam Rangka Pelebaran Jalan Raya Manyar Memasuki Tahap 3

Informasi Pembongkaran Lapak dengan Alat Berat Tidak Sesuai Realisasi

Pembongkaran lapak PKL di Pasar Mardika dikawal ketat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian. Para pedagang kaki lima yang sebelumnya membuka lapak di area pasar tersebut juga turut menyaksikan pembongkaran lapak dagangannya sembari melakukan protes dan menolak pembongkaran tersebut.

Rencana pembongkaran lapak PKL di Pasar Mardika sendiri sebenarnya telah disampaikan sejak beberapa bulan yang lalu, namun diketahui hingga saat ini belum menemukan solusi terbaik bagi kedua pihak. Para pedagang sebelumnya juga merasa dirugikan karena informasi dan solusi yang sebelumnya disampaikan oleh Pemprov Maluku tidak sesuai dengan realisasi yang dilakukan.

Janji Tertibkan Pedagang, Pemprov Justru Kirim Alat Berat Untuk Bongkar Lapak

Azhar Ohorella selaku Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Maluku menuturkan bahwa memang benar informasi pembongkaran lapak menggunakan alat berat ini telah sampai kepada para pedagang di pasar Mardika. Para pedagang tersebut sebelumnya diketahui memang telah berusaha untuk mematuhi Pemprov Maluku dengan syarat Pemprov menyediakan tempat pengganti yang layak untuk para PKL berjualan.

Ahlan Faleo yang sebelumnya menjadi perwakilan Disperindag dalam mengkomunikasikan rencana pembongkaran ini menjanjikan bahwa para PKL akan direlokasi ke pasar lama ataupun ke gedung pasar baru dengan aturan satu pedagang akan menempatkan satu lapak. Namun saat relokasi dilakukan, realisasi informasi tersebut tidak sesuai karena satu lapak yang disediakan di tempat baru tersebut justru harus diisi oleh dua pedagang sehingga para pedagang merasa ditipu oleh pemerintah.

Baca Juga: Alat Berat “Parkir”, PKL Pujasera Subang Meradang

Tidak berhenti sampai disitu, Azhar Ohrella juga menyebut bahwa informasi yang disampaikan oleh Pemprov Maluku melalui surat kepada para PKL menjelaskan bahwa wacana yang dimiliki oleh Pemprov Maluku adalah penertiban pedagang yang berjualan di badan jalan dan bukan penggusuran atau pembongkaran lapak. Namun realisasi yang terjadi di lapangan adalah pembongkaran seluruh lapak pedagang sehingga Pemprov Maluku dinilai mengingkari isi surat yang diedarkannya.

Menanggapi kondisi ini, Azhar meminta Pemprov Maluku untuk segera melakukan mediasi dengan PKL agar solusi terbaik bagi kedua belah pihak bisa segera ditemukan. Azhar juga menuturkan bahwa meski PKL pada akhirnya tidak bisa mencegah pembongkaran telapak menggunakan alat berat yang terjadi, namun para PKL telah sepakat untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di wilayah Pasar Mardika jika Pemprov Maluku dan Disperindag Maluku tidak segera melakukan mediasi tersebut.

Sumber: ameks.fajar.co.id

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular