Monday, July 15, 2024
HomeMiningBenarkah IUP Tambang Ormas Keagamaan Akan Ditangani Kontraktor?

Benarkah IUP Tambang Ormas Keagamaan Akan Ditangani Kontraktor?

PP Pemerintah 25/2024 mengenai Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara yang diumumkan pemerintah sebagai peraturan untuk membagikan IUP tambang kepada ormas keagamaan terus menjadi pembahasan. Informasi terbaru terungkap bahwa aktivitas pertambangan ini nantinya akan ditangani oleh kontraktor yang dipilihkan langsung oleh pemerintah.

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan sebuah langkah baru dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Menurutnya, tambang yang hendak dikelola oleh organisasi masyarakat keagamaan akan ditangani oleh kontraktor. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara.

Baca Juga: Kementerian ESDM Umumkan 6 Lahan Untuk Pemenuhan IUP Tambang Ormas

Pemerintah Masih Mencaru Formulasi Kontraktor yang Tepat Untuk IUP Tambang Ormas

Bahlil menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang mencari formulasi untuk memastikan bahwa kontraktor yang akan mengerjakan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi ormas keagamaan memiliki kapabilitas tinggi dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan tambang dilakukan dengan profesionalitas tinggi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta negara.

Tidak dibagikan secara bebas, izin pengelolaan tambang ini hanya akan diberikan pada ormas tertentu dalam hal ini ormas keagamaan. Terdapat 6 ormas yang telah diumumkan sebagai calon pemegang izin tambang ini. Namun Menteri ESDM menegaskan bahwa ormas-ormas tersebut tetap hasus memenuhi persyaratan sebelum menerima IUP tambang tersebut.

Pemberian IUP Tambang Diatur dengan Ketat

Izin untuk mengelola tambang ini hanya akan diberikan kepada ormas yang memiliki badan usaha. Adapun izin tambang ini ditujukan untuk mengelola bekas wilayah izin usaha pertambangan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (WIUP PKP2B).

Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada, sambil melibatkan berbagai pihak dalam proses ekstraksi dan pemanfaatan yang berkelanjutan menjadi tujuan besar dari program pemerintah ini. Peresmian PP 25/2024 ini baru ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (30/05) lalu dan langsung menjadi pembahasan panas hingga hari ini.

Baca Juga: NU Positif Terima IUP Tambang, Muhammadiyah Masih Penuh Pertimbangkan

Bahlil menekankan bahwa penerapan peraturan pemerintah ini dilakukan dengan cukup ketat. Terdapat berbagai aturan dan persyaratan yang harus diikuti untuk memaksimalkan fugnsi dari program ini.

Salah satu aturan yang ditetapkan diantaranya adalah ormas yang telah mendapatkan IUP tambang ini tidak akan dapat memberikan izin tambang tersebut kepada pihak lain. Hal ini sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Sayangnya terdapat beberapa aturan yang justru menimbulkan pertanyaan baru, keterlibatan kontraktor yang nantinya ditentukan oleh pemerintah ini juga membuat publik mempertanyakan seberapa besar peran ormas keagamaan dan kontraktor serta keterlibatan pemerintah nantinya terhadap teknis operasional pertambangan tersebut?

Dalam beberapa keterangannya, perwakilan pemerintahan menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan melibatkan kontraktor yang berkualitas dan ormas yang memiliki badan usaha, diharapkan bahwa pemberian IUP tambang ini nantinya akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat dan negara.

Sumber: borneonews.co.id

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular