Monday, July 15, 2024
HomeAlat beratKasus Korupsi Pengadaan Alat Berat Tahun 2015 Memasuki Babak Sidang Lanjutan

Kasus Korupsi Pengadaan Alat Berat Tahun 2015 Memasuki Babak Sidang Lanjutan

Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan alat berat dinas bina marga provinsi DKI Jakarta tahun 2015 kembali dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023. Meski hampir 8 tahun berlalu sejak kejahatan ini dilakukan, namun hingga kini vonis terhadap terdakwa kasus korupsi ini masih belum turun.

Atas kasus ini, pejabat PPK dinas bina marga DKI Jakarta berinisial HD serta direktur PT DMO berinisial IM ditetapkan sebagai tersangka. Penahanan keduanya dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan kepala kejaksaan tinggi DKI Jakarta nomor Print-2199/M.1/Fd.1/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022. Berita penahanan ini pertama kali dikonfirmasi oleh kasipenkum Kejati DKI Jakarta asharison pada tanggal 26 Agustus 2022.

Baca Juga : 33 Miliar Anggaran 2023 Diperuntukkan Pemkab Batanghari Untuk Pengadaan Alat Berat

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Pengadaan Alat Berat Digelar Maret

7 bulan berlalu sejak penahanan kedua tersangka, kini kasus ini telah memasuki sidang lanjutan. Sidang lanjutan tersebut dilakukan pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam sidang kali ini, 2 orang saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian terkait kasus korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta tahun 2015.

Awal Mula Kasus Korupsi Pengadaan Alat Berat DKI Jakarta

Kasus korupsi ini bermula saat PT. DMU menjadi penyedia alat berat berjumlah 19 unit untuk perbaikan jalan dengan nilai kontrak senilai Rp. 36 Miliar. Tersangka HD yang merupakan PPK tidak menetapkan HPS dan hanya membuat RAB berdasarkan spesifikasi dan harga alat dari PT. DMU. Hal ini dinilai melanggar aturan dimana seharusnya spesifikasi termasuk harga peralatan tersebut mengacu pada data survei pasar paling update.

Pelanggaran lain yang dilakukan oleh HD berupa instruksi dari HD kepada petugas PPHP untuk menerima alat berat yang dikirim oleh PT. DMU tanpa melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Setelah kasus ini dikemukakan, terbukti bahwa peralatan-peralatan yang diterima Dinas Bina Marga DKI Jakarta ini tidak sesuai dengan spesifikasi peralatan yang ada dalam kontrak yang bersangkutan.

pengadaan alat berat
suarakarya.id

PT. DMU diketahui mengirim alat berat jenis folding crane ladder dari brand HYVA, sedangkan dalam kontrak alat tersebut seharusnya berasal dari brand PAKKAT. PT. DMU bahkan mengganti brand HYVA yang tertera pada peralatan menggunakan stiker agar alat tersebut terlihat seperti berasal dari PAKKAT.

Tidak berhenti sampai disitu, PT. DMU dalam hal ini dilakukan oleh tersangka IM juga mengirim, Asphalt Cutter Concetre, Jack Hammer, Tampping Rammer, Air Compresor, Stamper Kodok, dan Baby Roller Double Drum dari brand lain. Sama dengan folding crane ladder, peralatan-peralatan ini juga seharusnya berasal dari brand PAKKAT.

Atas pelanggaran tersebut, HD dan IM selaku tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), serta Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak korupsi. Kedua tersangka juga menimbulkan kerugian negara senilai Rp. 13,6 Miliar.

Dalam sidang lanjutan yang dilakukan pertengahan maret ini, 2 saksi yang dihadirkan yaitu Emin Adhy Muhaemin selaku Direktur Pengembangan Sistim Katalog 2015-2019 serta Hardi Afriansyah selaku Kabag Pemantauan Evaluasi LKPP 2011-2015.

Kepada kedua saksi tersebut, Penasehat Hukum atas nama Tan. Akmal mengajukan 2 pertanyaan diantaranya :

  • Apa saja kelebihan pengadaan alat melalui e-catalog dibandingkan pengadaan alat melalui tender?
  • Adakah intervensi penayangan barang dan jasa melalui e-catalog dari dinas terhadap kedua saksi?

Terhadap pertanyaan ke dua, kedua saksi menyatakan bahwa intervensi yang dimaksud tidak pernah terjadi. Pertanyaan pertamapun dijawab dengan penjelasan yang cukup detail mengenai keunggulan atau kelebihan e-catalog dibandingkan dengan tender atau lelang.

Meski kedua saksi menuturkan bahwa e-catalog memiliki beberapa kelebihan yang menonjol, namun e-catalog pada tahun 2014 memiliki kekurangan yang kemudian disempurnakan kembali pada bulan Mei tahun 2015. Penyempurnaan tersebut dilakukan melalui peraturan Kepala LKPP nomor 14 tahun 2015. Dengan adanya sidang kedua terhadap kasus korupsi pengadaan alat berat ini, vonis terhadap kedua tersangka akan segera diputuskan.

Sumber : kabarbaru.co

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular