Saturday, June 22, 2024
HomeMiningKementerian ESDM Umumkan 6 Lahan Untuk Pemenuhan IUP Tambang Ormas

Kementerian ESDM Umumkan 6 Lahan Untuk Pemenuhan IUP Tambang Ormas

Meski telah disahkan, PP terkait dengan IUP tambang ormas keagamaan masih menjadi pembahasan panas. Berbagai detail aturan juga masih terus diinformasikan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM.

Terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah mengumumkan rencana pemberian enam lahan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) kepada organisasi masyarakat keagamaan.

Keenam lahan tambang ini diantaranya adalah lahan-lahan yang dulunya dikelola oleh perusahaan seperti PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Arutmin Indonesia, PT. Kendilo Coal Indonesia, PT. Adaro Energy Tbk, PT. Multi Harapan Utama (MAU), dan PT. Kideco Jaya Agung, merupakan bagian dari PKP2B generasi I yang telah mengalami penciutan lahan.

Baca Juga: NU Positif Terima IUP Tambang, Muhammadiyah Masih Penuh Pertimbangkan

6 Ormas Keagamaan Jadi Target Pemberian IUP Tambang

Menurut Menteri Arifin, organisasi masyarakat keagamaan yang berhak mendapatkan lahan tambang ini antara lain Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Pemberian lahan tambang ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses ekstraksi dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Namun kesempatan pengelolaan tambang ini tetap harus dilakukan melalui pengajuan izin atau IUP tambang dari masing-masing ormas yang bersangkutan. Sayangnya hingga saat ini, tidak semua ormas keagamaan setuju dan siap mengelola area tambang tersebut.

Muhammadiyah dan ormas dari Kristen saat ini masih berada di arah penolakan aturan karena menilai ormas keagamaan yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas untuk mengelola pertambangan. Hal ini berbanding terbaik dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang telah siap mengajukan izin dan mengelola lahan tambang yang diberikan.

Aturan Pasca Pemberian IUP Tambang Kepada Ormas Keagamaan

Pemberian IUP tambang kepada organisasi keagamaan dilakukan dengan pertimbangan bahwa batu bara merupakan komoditas yang masih memiliki potensi besar di Indonesia. Namun, hal ini juga disertai dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh ormas tersebut. Salah satunya adalah melakukan studi kelayakan terlebih dahulu untuk mengetahui pasar dan kebutuhan produksi batu bara yang diinginkan.

Baca Juga: Presiden Resmikan PP Terkait IUP Tambang Ormas Keagamaan

Setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), organisasi keagamaan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengelola lahan tambang dalam kurun waktu lima tahun. Mereka diharapkan dapat mencapai produksi batu bara setidaknya dalam dua hingga tiga tahun setelah IUP diberikan. Selain itu, mereka juga diwajibkan membayar biaya kompensasi data informasi (KDI) serta mematuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk tambang batu bara, dengan melibatkan berbagai pihak secara berkelanjutan.

Selain memberikan kesempatan kepada organisasi keagamaan untuk berkontribusi dalam sektor pertambangan, langkah pemberian IUP tambang ini juga diharapkan dapat menciptakan dampak positif bagi pembangunan daerah serta meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan kontribusi ekonomi dari sektor tambang.

Sumber: money.kompas.com

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular