Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan komitmennya untuk menutup usaha pertambangan yang melanggar aturan pemerintah, khususnya terkait dampak lingkungan yang merugikan. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam konteks kunjungan Perburuhan Internasional (ILO) yang baru-baru ini mengungkit permasalahan lingkungan akibat industri tambang di Indonesia.
Luhut mengatakan bahwa pemerintah tidak menolak kritik terhadap industri pertambangan terkait masalah lingkungan, bahkan mengaku menghargai kritik tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa masa depan anak cucu bangsa tidak terganggu.
Baca Juga: Indonesia Maksimalkan Implementasi Simbara Dalam Sektor Pertambangan
“Kita (Indonesia) juga negara yang pengen masa depan anak-cucu kita bagus,” kata Luhut dengan tegas.
Luhut Pastikan Aturan Industri Tambang Sesuai Kepentingan Bangsa
Dalam acara “Supply Chain Dynamic in Critical Minerals Geopolitical” di Jakarta, Luhut juga mengungkapkan dialognya dengan John Kerry, utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk urusan iklim. Dalam percakapan tersebut, Luhut menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan dirinya didikte oleh negara lain terkait kebijakan lingkungan.
Luhut menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak akan membuat ketentuan yang menchancurkan masa depan anak cucu bangsa.
Dampak Industri Tambang Bagi Lingkungan Jadi Sorotan Pemerintah
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua aktivitas industri tambang di Indonesia dilakukan dengan mematuhi aturan lingkungan yang ketat. Hal ini terutama penting mengingat dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan, seperti yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Indonesia Perkuat Posisi di Industri Tambang Timah Global Melalui Asean Tin Industry Conference 2024
Wilayah ini, yang menjadi pusat perhatian akibat aktivitas PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), telah menyebabkan dampak signifikan seperti banjir yang terjadi setiap tahun. Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Sulawesi Tengah mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bertindak tegas terhadap aktivitas tambang di Morowali yang dianggap tidak mematuhi regulasi lingkungan.
Luhut sendiri menantang ILO untuk mengunjungi langsung lokasi penambangan di Morowali untuk melihat sendiri kondisi lapangan. “Kamu ke Morowali deh, kamu kritik apa yang kamu kritik, nanti biar ada alasan saya tambah kuat untuk menutup tambang yang tidak comply terhadap government regulation lingkungan,” ujar Luhut.
Pemerintah Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, tetapi juga siap mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang mengancam lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Luhut menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil demi memastikan bahwa setiap aktivitas di industri tambang berkontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan visi pemerintah untuk mewariskan lingkungan yang bersih dan lestari kepada generasi mendatang.
Sumber: cnbcindonesia.com
