Monday, July 15, 2024
HomeEnergyNU Akan Garap Bekas Tambang Batubara KPC, Inilah Berbagai Masalah yang Perlu...

NU Akan Garap Bekas Tambang Batubara KPC, Inilah Berbagai Masalah yang Perlu Dihadapi

Pengajuan izin tambang batubara yang diajukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini sedang diproses oleh pemerintah. Sebelumnya telah diumumkan bahwa NU akan mengelola lahan bekas tambang PT. Kaltim Prima Coal (KPC).

Meski saat ini belum dijelaskan berapa luas konsesi yang akan digarap beserta lokasinya, namun banyak kalangan yang mulai menyorot sejarah pengelolaan KPC di konsesi tambang yang pernah dikelolanya. Pasalnya NU akan memiliki PR besar jika mengelola konsesi bekas tambang KPC nantinya.

Baca Juga: Resmi, NU Dapatkan Lahan Tambang Batubara Bekas KPC

Izin Tambang Batubara NU Sedang Dalam Proses

NU menjadi ormas keagamaan pertama yang secara resmi mengajukan izin usaha pertambangan kepada pemerintah sesuai dengan kesempatan yang ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo menerbitkan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasca pengajuannya, Kementerian ESDM dan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa izin pertambangan NU akan terbit di tahun ini. Setelah izin tersebut terbit maka otomatis NU akan memiliki wewenang untuk mengelola konsesi bekas tambang yang ditunjuk oleh pemerintah.

PR NU Di Lokasi Bekas Tambang Batubara KPC

Berkaitan dengan perizinan tambang batubara NU yang hanya tinggal menunggu waktu, banyak kalangan terus mengingatkan NU terkait berbagai kerusakan dan konflik yang berada di sekitar konsesi bekas tambang KPC. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga mengingatkan PBNU untuk Bersiap menghadapi sejumlah PR yang ditinggalkan KPC di konsesi tersebut.

Baca Juga: NU Positif Terima IUP Tambang, Muhammadiyah Masih Penuh Pertimbangkan

Beberapa PR yang harus dihadapi oleh PBNU di konsesi bekas tambang PT. KPC diantaranya:

  • Kondisi aliran Sungai Bengalon yang rusak akibat pembuangan limbah PT. KPC ke Sungai Lembak (anak sungai Bengalon)
  • Potensi banjir di aliran Sungai Sangatta yang terpengaruh akibat aktivitas tambang PT. KPC
  • Pencemaran di beberapa anak Sungai Sangatta yang membuat masyarakat tidak dapat mengkonsumsi air sungai tersebut serta lingkungan yang rusak dan ikan mati secara massal
  • Konflik pemindahan paksa masyarakat Dayak Basap oleh PT. KPC
  • Konflik perampasan paksa tanah warga seluas 13 hektare milik keluarga Salleng Tundung hingga istri Salleng Tundung, Dahlia Munsur dirawat di rumah sakit akibat kekerasan PT. KPC

Meski belum ada informasi mengenai lokasi konsesi PT. KPC yang akan dikelola PBNU, namun Jatam Kaltim menduga PBNU akan mendapatkan konsesi tambang di wilayah Rantau Pulung dan Sangatta, Kutai Timur. Kedua wilayah tersebut merupakan wilayah konsesi tambang batubara KPC yang memiliki catatan kerusakan dan konflik, sehingga PBNU diingatkan untuk mempersiapkan diri agar dapat menangani dan menyelesaikan PR tersebut jika nantinya mengelola area tersebut.

Sumber: betahita.id

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular