Saturday, June 22, 2024
HomeEducationPajak Tambang Dinilai Minim, APBN Indonesia Kurang Terbantu

Pajak Tambang Dinilai Minim, APBN Indonesia Kurang Terbantu

Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah, menjadi sorotan dalam diskusi tentang keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan keberlanjutan fiskal. Sebagai negara eksportir batu bara terbesar di dunia, produsen terkemuka sawit, dan nikel terbesar, ekspektasi terhadap sumbangan kekayaan alam dari pajak tambang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangatlah tinggi.

Sayangnya ekspektasi tersebut dinilai gagal dipenuhi jika melihat kondisi saat ini. Menurut analisis dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, sumbangan langsung dari sektor SDA terhadap APBN terbilang minim.

Baca Juga: Mengenal Detail Pajak Alat Berat yang Berlaku Di Indonesia

Setoran Pajak Tambang Menurun Selama Beberapa Tahun

Data menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam penerimaan negara dari sektor SDA tambang selama enam tahun terakhir. Meskipun ada peningkatan pada beberapa tahun, seperti pada tahun 2022, namun pada tahun 2024 diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan menjadi Rp92,9 triliun.

Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat, namun setoran pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung menurun. Saat ini, penerimaan pajak terhadap PDB berada di bawah 10 persen, menunjukkan ketidakseimbangan antara eksploitasi SDA yang meningkat dengan penerimaan pajak yang stagnan atau bahkan menurun.

Baca Juga: Pajak Alat Berat Siap Diberlakukan Awal 2024 Mendatang

Kontribusi Pajak Tambang Terhadap APBN Kurang Memadai

Salamuddin menyoroti bahwa strategi ini tidaklah cukup. Meskipun penerimaan pajak meningkat, namun orientasinya lebih kepada usaha-usaha masyarakat daripada usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan eksploitasi SDA. Hal ini dibuktikan dengan setoran pajak tambang untuk produk domestik bruto (PDB) yang terus menurun, saat ini hanya 9,2 persen terhadap PDB.

Minimnya kontribusi SDA ke APBN terlihat dari data penerimaan negara dari SDA tambang di luar minyak dan gas (migas) dalam 6 tahun terakhir. Pada tahun 2024, penerimaan diprediksi anjlok menjadi Rp92,9 triliun, jauh di bawah nilai ekspor batu bara dalam setahun yang mencapai Rp1.568 triliun.

Penerimaan pajak negara memang diketahui meningkat signifikan dari tahun ke tahun, mencapai Rp1.818,2 triliun pada tahun 2023. Namun, pajak yang dipungut ini tidak akan mencukupi kebutuhan belanja APBN.

Baca Juga: Pajak Alat Berat Siap Dipungut Mulai Tahun 2024

Situasi ini menunjukkan perlunya strategi baru untuk meningkatkan kontribusi SDA ke APBN. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan SDA, serta memastikan bahwa pajak tambang yang dipungut dari eksploitasi SDA benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Ketidakseimbangan antara kekayaan alam dan kontribusinya ke APBN ini menjadi alarm bagi Indonesia. Diperlukan langkah nyata dan terukur untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan bangsa.

Sumber: inilah.com

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular