Saturday, June 22, 2024
HomeMiningPresiden Jokowi Setujui IUPK Freeport Lakukan Penambangan Sampai Habis

Presiden Jokowi Setujui IUPK Freeport Lakukan Penambangan Sampai Habis

Pada 30 Mei 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan keputusan penting terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi PT. Freeport Indonesia. Presiden Jokowi mengumumkan persetujuannya terkait aktivitas IUPK Freeport yang akan terus berlangsung hingga cadangan tambang yang ada di konsesi terkait habis.

Keputusan ini terjadi setelah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang memungkinkan perpanjangan izin tanpa penundaan minimal lima tahun sebelum masa berlaku izin habis. Hal ini merupakan langkah signifikan dalam mengatur sektor pertambangan dan mengoptimalkan manfaatnya bagi kedua belah pihak, baik perusahaan maupun negara.

Baca Juga: Izin Tambang Emiten Tambang PT. Freeport Indonesia Resmi Diperpanjang

IUPK Freeport Mendapatkan Pengecualian Dibanding IUP Lain

PT. Freeport Indonesia diketahui telah mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada Pemerintah Indonesia. Namun, kendala muncul karena ketentuan PP No. 96 tahun 2021 yang mensyaratkan penundaan perpanjangan minimal lima tahun sebelum masa berlaku izin berakhir.

Dengan revisi PP baru, kemungkinan perpanjangan izin dapat dilakukan lebih cepat, tanpa menunggu periode minimal lima tahun sebelum izin habis. Berdasarkan berbagai pertimbangan, pemerintah Indonesia kemudian membuat pengecualian bagi perpanjangan IUPK yang diajukan PT. Freeport Indonesia.

Saham Pemerintah Bertambah Sebagai Syarat Perpanjangan IUPK Freeport

Perpanjangan IUPK Freeport dilakukan dengan beberapa syarat yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya adalah peningkatan porsi saham yang dimiliki oleh pemerintah. PT. Freeport Indonesia harus meningkatkan porsi sahamnya sebesar 10%, sehingga kepemilikan Indonesia di perusahaan tersebut mencapai 61 persen dari sebelumnya 51 persen.

Baca Juga: Smelter Pertambangan Tembaga PTFI Siap Digunakan Juni 2024

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kontrol terhadap sumber daya alam yang strategis. Syarat yang diajukan pemerintah juga tidak berhenti sampai disini, PT. Freeport Indonesia harus memberikan komitmen terkait investasi baru serta memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan negara agar proses persetujuan IUPK ini berhasil dicapai.

Permohonan perpanjangan IUPK Freeport harus diajukan kepada Menteri paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya jangka waktu operasi, dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Alasan di balik permohonan perpanjangan ini juga terkait dengan kelanjutan investasi dan kegiatan eksplorasi pasca 2041. PT Freeport Indonesia mengusulkan perpanjangan izin setelah 2041 untuk mengoptimalkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Dari sisi negara, Freeport memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara sekitar US$ 4 miliar atau sekitar Rp 60 triliun per tahun. Selain itu, perusahaan juga berperan dalam pengembangan masyarakat, ketenagakerjaan, dan lingkungan.

Perpanjangan izin usaha pertambangan PT. Freeport Indonesia bukan hanya tentang memperpanjang masa operasi perusahaan, tetapi juga tentang memastikan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan sumber daya alam bagi negara. Langkah perpanjangan IUPK Freeport ini menandai komitmen pemerintah untuk mengelola sumber daya alam secara optimal demi kesejahteraan bersama.

Sumber: cnbcindonesia.com

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular